LensaMedan - Kapolres Pematangsiantar, AKBP Sah Udur T.M Sitinjak S.H. S.I.K. M.H, menerima kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Reses Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca IP Panjaitan, SH. MH. ACCS, Selasa (8/4/2025).Dalam kegiatan yang digelar di Aula Polres Pematangsiantar tersebut,  AKBP Sah Udur T.M Sitinjak S.H. S.I.K. M.H mengucapkan terimakasih kepada Anggota Komisi III DPR RI yang sudah memilih Polres Pematangsiantar sebagai tempat berdedikasi untuk memberikan pemikiran pemikiran yang membuat nama Polri baik dan juga menuju institusi yang semakin di sayangi dan dipercayai masyarakat "Kami dari Polri bersyukur dan berterima kasih punya memliki sosok Komisi III DPR RI tidak nya hanya melihat keburukan keburukan Polri tetapi mengetahui kami yang tidak terexpose tetapi benar benar tulus dan ikhlas berusaha membhaktikan diri kami untuk masyarakat karena kalau tidak ada sosok yang seperti ini kami ini hanya dianggap pencitraan saja," ujar AKBP Sah Udur saat memberikan sambutan.Kapolres mengaku sudah melihat anggota di lapangan khususnya dalam pengaman Ops Ketupat yang mengalami berbagai hal di lapangan.Meski sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan, tetapi diakui Kapolres masih saja ada masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya polisi semakin macet, padahal sebelumnya tidak tahu seperti apa terjadi di lapangan,. "Mudah-mudahan bapak tetap sehat dalam membantu kami kepolisian menjadi institusi yang lebih baik dan selanjunya kami siap menerima arahan dan masukan dari bapak anggota Komisi III," ungkapnya.Sementara Anggota KomisI III DPR RI Dr. Hinca IP Panjaitan, SH. MH. ACCS, menyampaikan, kegiatan resesnya secara langsung ingin menjemput bola untuk kapan bisa mengkritik ataupun membela institusi Polri ini demi untuk kebaikan. "Kepada seluruh personel Polres Pematangsiantar, saya adalah wakilmu, mitramu, dan saya adalah sahabatmu," ucapnya. Pada kesempatan itu Hinca Panjaitan hadir didampingi Tenaga Ahli Komisi III Markus Purba,  menitipkan kepada anggota DPRD Kota Pematangsiantar untuk menjaga dan mendukung penuh Polres Pematangsiantar. Tidak akan mungkin Kota Pematangsiantar tertib aman dan lancar kalau tidak ada kepolisian.  "Siantar adalah kota Restorative Justice. Semua bergantung kepada bapak polisi yang hadir bersama disini. KUHAP kita berusia 44 tahun masih ada bolongnya dan kurang efektif dengan adan banyaknya peraturan-peraturan perkap dan lainnya yang diberlakukan saat ini. KUHAP ini menjadi penting untuk kita. melalui Ibu Kapolres,  kepada anggotanya supaya mencatat dan Lesson Learn Perubahan KUHAP yang akan dilaksanakan tahun 2026 nantinya," harap Hinca Panjaitan mengakhiri.Tampak hadir Anggota Komisi I DPR D Kota Pematangsiantar Ilham Sinaga, Metro Hutagaol dan Polmer Hasudungan Sihombing serta Wakapolres, Para Pejabat Utama, Kapolsek dan Kanit Polres jajaran Polres Pematangsiantar. (*)(Pematangsiantar)

LensaDaily - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi Polda Sumut atas keberhasilannya menekan angka kriminalitas secara signifikan. Dalam kunjungan kerja reses dalam rangka pengawasan mitra kerja di Sumatera Utara, Kamis (27/3/2025), ia menyebut pencapaian ini harus terus dijaga.“Luar biasa, kriminalitas di Sumut sudah sangat menurun. Ini harus dipertahankan demi keamanan masyarakat,” ujar Ahmad Sahroni.Ia juga menekankan pentingnya pelayanan humanis dalam kepolisian. “Polisi harus menjadikan masyarakat sebagai saudara dalam pelayanan,” katanya.Selain itu, ia mendukung kebijakan Kapolda dalam pengamanan Lebaran dengan memastikan seluruh kapolres memegang HT. “Dengan cara ini, Kapolda bisa langsung mengontrol situasi di lapangan,” tambahnya.Terkait restorative justice, Ahmad Sahroni menilai kerja sama erat antara Kepolisian dan Kejaksaan telah membantu menurunkan angka kriminalitas. “Banyak kasus bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan, ini bukti sinergi yang baik,” jelasnya. Ia juga mengapresiasi transformasi keamanan di Sumut. “Dulu tingkat kriminalitas tinggi, sekarang jauh lebih baik berkat kepemimpinan yang humanis,” tegasnya.Dalam aspek sarana dan prasarana, ia mengapresiasi pemanfaatan lahan Mapolda seluas 48 hektare sebagai ruang publik serta renovasi gereja untuk kepentingan masyarakat. “Saya melihat langsung bagaimana fasilitas ini bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepolisian,” katanya.Menutup keterangannya, ia menegaskan slogan “No Viral No Justice” tidak boleh lagi berlaku di Sumut. “Polisi harus jemput bola, jangan menunggu viral baru bertindak. Semua masyarakat berhak mendapat pelayanan yang sama,” tandasnya.(Medan)

LensaDaily - Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mendengar masukan dari beragam praktisi hukum, yaitu advokat Juniver Girsang, Julius Ibrani dari PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), dan Romli Atmasasmita (Guru Besar Ilmu Hukum Unpad).RDPU ini digelar dalam rangka memperkaya masukan dari pakar terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan, Komisi III akan terus membuka komunikasi terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak untuk penyusunan RUU KUHAP yang nantinya akan dibahas pada masa sidang selanjutnya. "Ini baru penyusunan, pembahasannya nanti kick off-nya itu di masa sidang yang akan datang sekitar tanggal 12 atau 13 bulan depan (April 2025). Jadi belum dibahas, (tetapi) teman-teman sudah diundang untuk memberikan masukan dan terus sampai ke depan sejak hari ini komunikasi kita tidak terputus, kawan-kawan bisa terus memberikan masukan," kata Habib, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025). Saat memaparkan masukannya, Julius Ibrani dari PBHI mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir masyarakat awam menghadapi situasi di mana begitu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan hakim.Pelanggaran ini, menurutnya bukan hanya mencakup pelanggaran prosedural saja, namun juga terkait dengan administrasi surat-menyurat, korespondensi, bahkan hingga pidana. "Pelanggaran ini di kemudian diiringi dengan pembentukan KUHAP baru yang kita sambut karena begitu banyak gagasan-gagasan baru termasuk bagaimana rekodifikasi terhadap undang-undang sektoral, namun tentunya dalam situasi seperti ini, ini perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan supervisi yang belum diatur secara komprehensif oleh undang-undang manapun dan juga plus ego sektoral institusional jadi penting," katanya. Dalam paparannya, Julius menjelaskan berbagai masukan di berbagai pasal yang ada mulai dari terkait proses penyelidikan, penyidik, hingga hak atas bantuan hukum bagi korban. Ia menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dan KUHAP saat ini sibuk bicara terkait fungsi dan kewenangan lembaga, meski diatur juga terkait hak-hak tersangka dan terdakwa, namun masih ada 'ruang hampa' di beberapa titik krusial yakni saksi, korban, bahkan penasihat hukum. Selain Julius Ibrani, Advokat Juniver Girsang mengusulkan penambahan ayat pada pasal 19 yakni berbunyi, Pelapor/terlapor dan/atau advokatnya menghadiri gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). Kehadiran advokat, menurutnya penting memastikan transparansi, menjamin hak-hal pelapor maupun terlapor, serta mencegah potensi pelanggaran HAM dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.Selain itu, Pasal 26 juga diusulkan untuk ditambah pada Ayat (10) poin huruf "f". Selain itu, berbagai masukan juga diusulkan dalam RDPU tersebut. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Sejak 2022 lalu, Mahzuzat,  harus menjadi orangtua tunggal bagi keempat anaknya setelah suaminya meninggal dunia.Perempuan berusia 50 tahun itu pun hanya bisa berjualan kue dengan penghasilan Rp50 ribu perhari.Jangankan berpikir untuk mengkuliahkan anak, untuk kehidupan sehari-hari pun pas-pasan.Namun hari itu, tangis Mahzuzat pecah saat dihampiri dr Sofyan Tan yang datang bersama rombongan Lions Club Indonesia Distrik 307–A2.Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, setelah mendengar kehidupan keseharian ibu berjilbab hitam tersebut, tanpa basa-basi langsung menawarkan beasiswa KIP Kuliah untuk anaknya yang tahun ini tamat SMA.“Anak ibu saya kuliahkan,” ujar Sofyan Tan yang juga sebagai Charter President Lions Club Medan Kasuari itu dalam kegiatan Baksos Lebaran Lions Club Indonesia Distrik 307-A2, Sabtu (22/3/2025).Tangis Mahzuzat pecah, disambut haru seisi ruangan yang melihat langsung betapa beruntungnya seorang ibu yang sudah janda, mendapat tawaran yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.“Syukur sekali, saya pingin anak saya jadi orang (sukses). Anak saya belum ada yang kuliah, ini yang nomor 3 mau kuliah,” ujar Mahzuzat sambil mengusap air mata.Hadir dalam kegiatan, Distrik Governor 307-A2 Djoni Ang, Ketua Daerah Lions Club Indonesia Distrik 307 – A2 Lion Devin Sotanto dan Lion Lius, Ketua Panitia Baksos Lebaran 2025 Lions Club Indonesia Distrik 307-A3 Lion Devin, serta pengurus Lions Club lainnya.Kegiatan Baksos diselenggarakan oleh 11 Lions Clubs secara bersama yakni  LCM Kesawan, LCM Lestari, LCM Priority, LCM Graha Helvetia, LCM Unity, LCM Kasuari, LCM Alumni Sutomo, LCM Eka Prasetya, LCM Eka Bersinar, LCM Kayana, LCM KSK.Ada 5 titik lokasi penyerahan paket Lebaran yakni di Jl Kasuari, Medan Sunggal 200 paket, Jl Selam, Medan Area 150 paket, Tembung Deli Serdang 150 paket, Mabar Hilir Medan Deli 100 paket dan Tangkahan Medan Labuhan 200 paket.Sofyan Tan mengajak seluruh penerima bantuan untuk mengangkat harkat dan derajat keluarga dengan cara menyekolahkan anak atau cucu setinggi mungkin, minimal menjadi sarjana.Hanya dengan pendidikan yang tinggi kita bisa melawan kemiskinan.“Paket sembako yang diberikan ini tentu tidak akan mengenyangkan perut untuk jangka panjang. Karena ini hanya bantuan untuk hari lebaran. Untuk meningkatan kesejahteraan dan perubahan nasib lebih baik, harus melalui pendidikan,” jelasnya.Distrik Governor 307-A2, Lion Djoni Ang, menyampaikan, 800 paket sembako untuk Idul Fitri yang dibagikan di 5 titik lokasi mereka kumpulkan dari 11 Lions Club secara bersama-sama.Paket yang diberikan adalah sesuatu yang rutin setiap tahun mereka berikan setiap hari besar keagamaan.Hal tersebut sebagai wujud bahwa Lions Club Indonesia dalam memberikan bantuan tidak pernah membedakan suku, ras dan agama. (*)(Medan)

LensaDaily - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, menyebutkan, pengentasan anak tidak sekolah (ATS) bisa dilakukan jika mandatory spending 20% anggaran pendidikan dikelola sebagian besarnya oleh Kementerian yang membidangi pendidikan.Sayangnya hal itu belum terwujud sehingga masih ada 4,2 juta anak usia 6-18 tahun secara nasional yang putus sekolah.Lebih mengkhawatirkan lagi lanjutnya, anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertanggung jawab untuk pengentasan ATS tersebut harus diefisiensi kembali hingga Rp7 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dialokasikan Rp71 triliun dan diperkirakan bakal menyedot anggaran sebesar Rp400 triliun per tahunnya.Besarnya anggaran MBG yang menjadi bagian dari program janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden tentu akan dikhawatirkan dapat mengganggu anggaran Kementerian lain.Bahkan bukan tidak mungkin suatu saat sekolah diminta mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menyokong program MBG.Meskipun sejak awal pada 2024 lalu pemerintah sudah menekankan dana BOS tidak akan terganggu.“Saya ingatkan, jangan pernah mau dana BOS untuk MBG. Kalau itu terjadi, habislah tidak ada lagi uang untuk operasional sekolah. Saya katakan ini karena saya orang pendidikan yang paham betul, jangan sampai terjadi,” kata Sofyan Tan dalam acara Workshop Pendidikan dengan tema Pengentasan ATS Dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun di Hotel Four Points  Medan, Jumat (21/3/2025).Sofyan Tan menegaskan, dirinya bukan anti dengan program MBG yang sudah menjadi janji kampanye. Namun dia berharap harusnya tidak sampai mengganggu pos anggaran pendidikan.Akan lebih baik lagi jika program tersebut terlebih dulu memfokuskan pada sekolah-sekolah di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar.Bukan di sekolah perkotaan yang rata-rata siswanya berasal dari keluarga mampu untuk sekedar memberi makan bergizi.Widyaprada Ahli Utama Dit SMA Kemdikdasmen, Purwadi Sutanto, mengatakan, untuk pengentasan ATS dibutuhkan sekolah terbuka yang menjadi pilihan alternatif bagi anak-anak usia sekolah yang telah putus sekolah dengan beragam alasan.Dari pengalaman yang pernah dilakukannya saat mengawal 8 SMA terbuka sebagai piloting program di beberapa provinsi, ternyata sangat besar peminatnya.“Karena sekolah terbuka ini sangat membantu menjadi pilihan alternatif dalam memenuhi hak anak akan pendidikan,” ujarnya.Pada kesempatan itu Purwadi juga menyampaikan apresiasinya kepada Sofyan Tan yang dianggap sebagai figur anggota Dewan yang sangat peduli terhadap pendidikan.Konsistensinya sebagai sosok yang selalu getol memperjuangkan pendidikan secara nasional diharapkan dapat mengantarkan beliau hingga ke periode ke-4 nantinya.Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), M. Basir Hasibuan, mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan untuk membuka SMA terbuka, agar bisa menghapus angka ATS di Sumut.Menurutnya ada beberapa alasan ATS di Sumut dari data yang dihimpunnya, yakni faktor ketidakmampuan secara ekonomi, faktor geografis kewilayahan antara jarak rumah dengan fasilitas pendidikan yang sangat jauh.Kemudian faktor bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, alasan telah menikah di usia sekolah, faktor kondisi sosial dan persoalan administratif kependudukan dimana ada anak hanya beribu namun tidak diketahui identitas ayahnya.“Banyak variasi penyebabnya yang menjadi perhatian bersama,” ujarnya. (*)(Medan)